Kasus Illegal Fishing yang marak terjadi di Maluku Utara menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI. Hal tersebut mengemuka dalam acara ramah tamah antara jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Komisi yang membidangi masalah kehutanan, perikanan, pertanian dan tanaman pangan serta bulog pada tanggal 04 Maret 2009 di Aula Melati Kediaman Gubernur. Khususnya untuk sektor perikanan yang menjadi fokus selain masalah illegal fishing yaitu masalah perkembangan pelabuhan nusantara. Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kuker) Komisi IV DPR RI, M.Syarif Hutauruk " bahwa kami tidak mendengar dari pihak pemerintah saja, namun kami juga akan mendengar langsung dari masyarakat terutama para masyarakat miskin (raskin), para nelayan yang menggunakan alat tangkap, serta memantau sejauh mana pembudidayaan rumput laut di Maluku Utara". jelasnya.

Dalam rangka menciptakan kesamaan pandang serta keselarasan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai Program di Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku Utara untuk pemantapan Pelaksanaan Tahun 2009 serta Penyusunan rencana program tahun 2010, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2009 dengan Tema " Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat " pada tanggal 05 s/d 07 April 2009 bertempat di Amara Bella International Hotel Ternate.

Dalam rangka pemantapan kebijakan dan peningkatan koordinasi program pembangunan kelautan dan perikanan baik secara internal maupun eksternal untuk pemantapan pelaksanaan kegiatan tahun 2009, penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2010 serta peletakan landasan bagi RPJM 2010-2014, Departemen Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada tanggal 12-14 Februari 2009 di Jakarta, dengan tema: Peningkatan Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Rakornas secara resmi dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan dihadiri 511 orang peserta dari:

• Pejabat eselon I, II dan III lingkup DKP;
• Dewan Kelautan Indonesia;
• Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi se-Indonesia; (termasuk Maluku Utara)
• Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan dan Kelautan;
• Bappeda Provinsi se-Indonesia;
• Bappeda Kabupaten/Kota;
• Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DKP;
• Perguruan Tinggi;
• Konsorsium Mitra Bahari;
• Assosiasi, Organisasi Profesi, Wartawan serta stakeholder lainnya.

LATAR BELAKANG

World Ocean Conference (WOC) yang bakal digelar pertengahan Mei 2009 merupakan ajang pertemuan para stakeholder kelautan terbesar. Ribuan pakar kelautan dari puluhan negara di seluruh dunia akan menghadiri WOC yang diadakan di Manado, Sulawesi Utara. (keterangan lebih lengkap tentang WOC bisa dilihat di http://www.woc2009.org)

Momentum ini sangat penting mengingat Indonesia selain sebagai tuan rumah juga memiliki kepentingan agar pertemuan akbar itu berlangsung sukses dengan membawa hasil yang memuaskan. Dalam rangka itulah, sosialisasi mengenai kelautan perlu lebih digencarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Ini penting karena dalam abad informasi dan knowledge base society sekarang ini, peran media massa dapat menentukan arah perjalanan bangsa dan peradabannya.